Staf Biro Hukum dan Kelembagaan

• Melakukan koordinasi dan konsultasi seluruh kegiatan Bagian Pendampingan dan Advokasi Hukum kepada Kepala Bagian Pendampingan dan Advokasi Hukum;

• Melaksanakan kegiatan pendampingan dan advokasi hukum dalam tahap pencegahan pelanggaran pengelolaan zakat atas persetujuan Kepala Bagian Pendampingan dan Advokasi Hukum;

• Melaksanakan kegiatan pendampingan dan advokasi hukum dalam tahap penanganan pelanggaran pengelolaan zakat atas persetujuan Kepala Bagian Pendampingan dan Advokasi Hukum;

• Melaksanakan kegiatan pendampingan dan advokasi hukum dalam tahap penyelesaian masalah hukum dalam pengelolaan zakat atas persetujuan Kepala Bagian Pendampingan dan Advokasi Hukum;

• Melaksanakan kegiatan pengembangan tata kelola bagian pendampingan dan advokasi hukum atas persetujuan Kepala Bagian Pendampingan dan Advokasi Hukum;

• Melaksanakan penggunaan anggaran kegiatan Bagian Pendampingan dan Advokasi Hukum atas persetujuan Kepala Bagian Pendampingan dan Advokasi Hukum;

• Melaksanakan sosialisasi hukum secara berkala kepada amil seluruh Indonesia baik BAZNAS, LAZ dan UPZ atas persetujuan Kepala Bagian Pendampingan dan Advokasi Hukum;

• Melaksanakan koordinasi yang baik dengan mitra kelembagaan, diantaranya Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan lainnya atas persetujuan Kepala Bagian Pendampingan dan Advokasi Hukum;

• Menyusun laporan kerja dan pertanggungjawaban untuk dilaporkan kepada Kepala Biro Hukum dan Kelembagaan, Sekretaris Utama, dan Pimpinan.

1. Pendidikan min S1 Hukum.

2. Memiliki pengalaman di bidang Hukum min 5 Tahun.

3. Memiliki sertifikasi pendukung Certifie Legal Auditor (CLA), C.Med (Certified Mediator), CCD (Certified Contract Drafter) atau sertifikasi pendukung lainnya.

4. Memiliki Berita Acara Sumpah (BAS) Advokasi serta memiliki izin beracara.

5. Memiliki wawasan keilmuan dibidang hukum dan aspek keilmuan zakat penanganan kasus hukum institusional, litigasi/non-litigasi, dan legal drafting.

6. Mahir dalam menyusun menelaah, dan menegosiasikan berbagai dokumen hukum.

7. Pengalaman dalam menangani perizinan perusahaan, Legal Due Diligience (LDD), permbuatan kontrak, atau penanganan sengketa.